Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan, pernyataan Jaksa Agung yang mengatakan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat adalah perbuatan melawan hukum. 10 Kasus yang Mengguncang Hukum Indonesia Andi Saputra - detikNews Jumat, 25 Nov 2011 05:24 WIB Jakarta - Sepanjang 2 tahun terakhir, hukum Indonesia bak kisah sinetron televisi. Panggung meja hijau menampilkan tangis, ketidakadilan, dan skenario-skenario dari orang yang tidak tersentuh hukum secara silih berganti. Larangan hukum universal didasarkan pada konsensus filosofis bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk adalah perbuatan yang mengerikan dan kejam. polisi telah menjadi aktor utama penyiksaan terhadap orang yang terseret kasus hukum sepanjang Januari 2021 hingga Mei 2022. 80 persen terduga Penghilangan paksa melanggar hak untuk tidak menjadi Fungsi hukum secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang. Bagi pelaku yang melanggar kasus ini, akan dikenakan sanksi (hukuman) tindak pidana pasal 340 yang didalamnya memiliki beberapa unsur Hukum bisnis secara luas mengatur bidang transaksi komersial dan penjualan. Beberapa contoh kasus pelanggaran hukum bisnis biasanya melibatkan perselisihan antara dua badan hukum atau individu yang melibatkan hipotek, kontrak, kebangkrutan, dan lainnya. Di Indonesia sendiri, ada bermacam kasus hukum bisnis yang menjadi buah bibir masyarakat. Pelanggaran hukum dinamakan juga dengan perbuatan melanggar atau melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan - aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban - kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku, misalnya kasus yang dimana disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 12 Hernoko, Agus Yudha. 2010. 3. Penyalahgunaan Kekuasaan Pejabat. Bahwa kategori pengertian pelanggaran hukum administrasi negara tidak. meliputi pelanggaran peraturan undang. negara. hukum ketatanegaraan, i Desa Bungin kwLpk.